Sebelum merdeka, negara Indonesia merasakan pahitnya
penjajahan oleh beberapa negara asing. Dimulai dari portugis yang pertama kali
tiba di Malaka pada tahun 1509. Portugis berhasil menguasai Malaka pada 10
Agustus 1511 yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Setelah menguasai
Malaka, portugis mulai bergerak dari Madura sampai ke Ternate. Bangsa Indonesia
melakukan berbagai perlawanan terhadap Portugis. Salah satu perlawan yang
terkenal adalah perlawan Fatahillah yang berasal dari Demak di Sunda Kelapa (sekarang
Jakarta). Fatahillah berhasil memukul mundur bangsa Portugis dan mengambil
kembali Sunda Kelapa. Setelah itu nama Sunda Kelapa diubah oleh Fatahillah
menjadi Jayakarta.
Masa penjajahan Portugis berakhir pada tahun 1602
setelah Belanda masuk ke Indonesia. Belanda masuk ke Indonesia melalui Banten
di bawah pimpinan Cornelius de Houtman. Belanda ingin menguasai pasar
rempah-rempah di Indonesia dengan mendirikan Verenigde Oostindische Compagnie
(VOC) di Banten pada tahun 1602. Karena pasar di Banten mendapat saingan dari
pedagang tionghoa dan inggris maka kantor VOC pindah ke Sulawesi Selatan. Di
Sulawesi Selatan, VOC mendapat perlawanan dari Sultan Hasanuddin. Berbagai
perjanjian dibuat. Salah satunya adalah perjanjian Bongaya. Akan tetapi, Sultan
Hasanuddin tidak mematuhi perjanjian tersebut dan melawan Belanda. Setelah
berpindah-pindah tempat, akhirnya VOC sampai d Yogyakarta. Di Yogyakarta, VOC
menandatangani perjanjian Giyanti yang isinya adalah Belanda mengakui
mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwono 1. Perjanjian Giyanti juga memecah
kerajaan Mataram menjadi Kasunan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Lalu,
akhirnya VOC dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1800 setelah Belanda kalah dari
Perancis.
Setelah VOC dibubarkan, penjajahan Belanda tidak berhenti.
Belanda menunjuk Daendels sebagai gubernur jenderal hindia belanda. Pada masa
Deandels, masyarakat Indonesia dipaksa untuk membuat jalan raya dari Anyer
sampai Panarukan. Namun masa pemerintahan Daendels tidak berlangsung lama dan
digantikan oleh Johannes van den Bosch. Van den Bosch menerapkan sistem tanam
paksa (cultuur stelsel). Dalam sistem tanam paksa, setiap desa harus
menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditi ekspor khususnya kopi,
tebu, nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan
harga yang sudah dipastikan (20%) dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah
kolonial.
Setelah 350 tahun Belanda menguasai Indonesia,
pemerintahan Belanda di Indonesia digantikan oleh bangsa Jepang. Belanda
menyerah tanpa syarat kepada jepang melalui perjanjian Kalijati pada tanggal 8
maret 1942. Masa pendudukan Jepang dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada 17
agustus 1945. Di Indonesia, Jepang membentuk beberapa organisasi. Organisasi
yang dibuat Jepang antara lain adalah PETA (Pembela Tanah Air), Heiho (pasukan
Indonesia buatan Jepang), PUTERA, Jawa Hokokai (pengganti Putera).
Perlawanan terhadap penjajahan Jepang banyak dilakukan
di beberapa daerah di Indonesia. Di daerah Cot Plieng aceh perlawanan terhadap
Jepang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil (seorang guru ngaji di daerah
tersebut). Usaha Jepang untuk membujuk sang ulama tidak berhasil, sehingga
Jepang melakukan serangan mendadak di pagi buta sewaktu rakyat sedang
melaksanakan shalat Subuh. Dengan persenjataan sederhana/seadanya rakyat
berusaha menahan serangan dan berhasil memukul mundur pasukan Jepang untuk
kembali ke Lhokseumawe. Begitu juga dengan serangan kedua, berhasil digagalkan
oleh rakyat. Baru pada serangan terakhir (ketiga) Jepang berhasil membakar
masjid sementara pemimpin pemberontakan (Teuku Abdul Jalil) berhasil meloloskan
diri dari kepungan musuh, namun akhirnya tertembak saat sedang shalat.
Perlawanan lain yang terkenal lainnya adalah perlawanan PETA di daerah Blitar,
Jawa Timur. Perlawanan ini dipimpin oleh Syodanco Supriyadi, Syodanco Muradi,
dan Dr. Ismail. Perlawanan ini disebabkan karena persoalan pengumpulan padi,
Romusha maupun Heiho yang dilakukan secara paksa dan di luar batas
perikemanusiaan. Sebagai putera rakyat para pejuang tidak tega melihat penderitaan
rakyat. Di samping itu sikap para pelatih militer Jepang yang angkuh dan
merendahkan prajurit-prajurit Indonesia. Perlawanan PETA di Blitar merupakan
perlawanan yang terbesar di Jawa. Tetapi dengan tipu muslihat Jepang melalui
Kolonel Katagiri (Komandan pasukan Jepang), pasukan PETA berhasil ditipu dengan
pura-pura diajak berunding. Empat perwira PETA dihukum mati dan tiga lainnya
disiksa sampai mati. Sedangkan Syodanco Supriyadi berhasil meloloskan diri.
Pemerintahan Jepang di Indonesia berakhir setelah
Jepang kalah dari tentara sekutu di Perang Dunia II. Dua kota di Jepang yaitu
Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom oleh tentara sekutu. Setelah mendengar
adanya kekalahan Jepang, dibentuklah BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu Junbi Cosakai yang diketuai oleh Radjiman
Widyodiningrat. Nama BPUPKI diganti menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia) atau Dokuritsu Junbi Inkai untuk lebih menegaskan keinginan dan
tujuan bangsa Indonesia untuk merdeka. Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan
Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat,
Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang
sedang di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.
Namun pada tanggal 10 Agustus 1945, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat
radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang bawah tanah
bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan
yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Saat Soekarno, Hatta dan Radjiman kembali
ke tanah air dari Dalat, Sutan Syahrir mendesak agar Soekarno segera
memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai
tipu muslihat Jepang, karena Jepang setiap saat sudah harus menyerah kepada
Sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis, antara yang anti
dan pro Jepang. Hatta menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di
Dalat. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi
kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan
dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Soekarno
mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena
itu adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sementara itu
Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan
oleh PPKI hanya merupakan ‘hadiah’ dari Jepang. Setelah mendengar Jepang
menyerah pada tanggal 14 Agustus 1945, golongan muda mendesak golongan tua
untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua tidak
ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada
saat proklamasi. Soekarno dan Hatta bersama Soebardjo kemudian ke rumah
Laksamana Muda Maeda, di Jalan Medan Merdeka Utara. Maeda menyambut kedatangan
mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab
ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sepulang
dari Maeda, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada pukul 10 pagi 16 Agustus keesokan harinya di
kantor Jalan Pejambon No 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan
dengan persiapan Proklamasi Kemerdekaan. Sehari kemudian, gejolak tekanan yang
menghendaki pengambilalihan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak dilancarkan
para pemuda dari beberapa golongan. Rapat PPKI pada 16 Agustus pukul 10 pagi
tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Peserta rapat tidak
tahu telah terjadiperistiwa Rengasdengklok. Perisiwa Rengasdengklok adalah
peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta oleh golongan muda untuk
mempercepat pelaksanaan proklamasi. Setelah kembali ke Jakarta dari
Rengasdenglok, Soekarno dan Hatta menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana
Maeda yang dibantu oleh Achmad Soebardjo dan disaksikan oleh Soekarni, B.M.
Diah, Sudiro (Mbah) dan Sayuti Melik. Setelah konsep selesai, Sayuti Melik
menyalin dan mengetik naskah tersebut. Pada awalnya pembacaan proklamasi akan
dilakukan di Lapangan Ikada, namun berhubung alasan keamanan dipindahkan ke
kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56
